Hal tersebut diutarakan Prof Rudy Djamaluddin saat di temui ketua PHRI Sulsel Anggiat Sinaga beserta beberapa pengusaha hotel lainnya di ruang kerja walikota lantai ll kantor Balaikota Makassar, Rabu, 22/07.

” Pemerintah kota saat ini fokus mengendalikan penyebaran covid 19 sambil mendorong pemulihan pertumbuhan ekonomi agar menggeliat kembali, namun disisi lain harus melihat dampak resiko penyebaran covid 19 itu sendiri terhadap masyarakat, khususnya jika mengadakan pertemuan dan acara acara besar yang dipadati orang orang,” ujar Prof Rudy.

Prof Rudy mengatakan pemerintah kota saat ini terus berupaya mendukung pemulihan ekonomi terhadap usaha usaha yang dijalankan oleh pengusaha hotel tetapi dilaksanakan penuh pertimbangan yang sangat matang dengan penerapan aturan protokol kesehatan.

Menurutnya saat ini izin operasi perhotelan dan restoran sudah dibuka. Meski demikian, pemerintah kota tetap mewajibkan memberlakukan penerapan protokol kesehatan di restoran restoran maupun sewa kamar sedangkan untuk kegiatan restoran dan hotel serta acara lain yang  menimbulkan kerumunan orang banyak yang bisa mengakibatkan penularan covid 19 belum bisa dilaksanakan

“Saat PSBB diberlakukan kemarin sudah cukup bagus hanya karena kita terlena dengan pengawasannya akhirnya grafik covid 19 meningkat lagi kita  tidak ingin hal itu terjadi saat ini kita ingin di posisi landai dan terkontrol, kita harus sabar slow down,” jelasnya.

Kadis Pariwisata dan kebudayaan kota Makassar Rusmayani Madjid mengatakan, mengantisipasi dibukanya pihaknya telah melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap tempat restoran hotel maupun tempat hiburan lainnya.

“Kita sudah ada menerjunkan tim melakukan edukasi dan sosialisasi penerapan protokol kesehatan khususnya terhadap restoran hotel yang boleh buka sementara untuk sementara waktu yang tidak boleh buka itu adalah DJ dan pentas musik, kita tunggu sampai kondisi covid 19 di titik aman,” terangnya.

Sementara itu ketua PHRI Sulsel Anggiat Sinaga  menyerahkan sepenuhnya kepada Pj  Wali kota makassar terkait kebijakan tentang operasional  tempat restoran dan hotel  di masa transisi new normal. (*)