Gubernur Sulsel dan Bupati Indah Tinjau Huntara

Tak hanya menyerahkan bantuan, Nurdin Abdullah didampingi Kadis PUPR Provinsi Sulsel, Rudi Djamaluddin bersama rombongan, juga meninjau langsung Hunian Sementara (Huntara) di Dusun Panampung Desa Radda yang telah selesai sekira 100 unit.

“Kita sudah bekerja cepat baik Pemkab maupun Provinsi, sekarang masyarakat sudah siap untuk menghuni huntara, hanya saja masih lebih besar yang membutuhkan dibanding jumlah unit hunian yang telah diselesaikan. Langkah selanjutnya sesuai yang disampaikan Menko PMK, Pemda sudah membebaskan lahan sekira 10 hektare yang nantinya kita kavling-kavlingkan, kita bangunkan hunian tetap sehingga ada kepastian bagi masyarakat. Meski begitu, kita akan terus membangun 300 unit lainnya di lokasi huntara ini untuk dijadikan hunian tetap,” kata mantan Bupati Bantaeng dua periode ini.

Gubernur yang karib disapa Prof. Andalan menyebutkan, siap mensupport agar Luwu Utara bisa segera bangkit untuk maju.

“Dengan kondisi daerah seperti ini, pasti semua akan berproses dan Luwu Utara termasuk cepat dalam menangani bencana yang terjadi pada 13 Juli 2020 lalu. Tentu bersama stakeholder terkait, kita akan terus support ibu bupati bersama jajaran agar Luwu Utara bisa segera pulih, bangkit, dan maju,” harap Nurdin.

Di lokasi yang sama, salah satu warga Dusun Petambua Desa Radda, Rabania berharap percepatan pembangunan hunian tetap.

“Kami sangat berterima kasih kepada pak gubernur dan ibu bupati atas perhatian dan bantuannya sehingga sedikitpun kami tidak pernah merasa kekurangan. Harapan kami mudah-mudahan hunian tetap segera dibangun dan Luwu Utara bisa bangkit,” ungkap Rabania mewakili para pengungsi lainnya, di hadapan Gubernur dan Bupati.

Terkait lahan untuk pembangunan hunian tetap, Bupati Indah menuturkan, lokasinya terbagi beberapa hamparan, mengingat ada beberapa desa yang terdampak.

“Lahan 10 hektare itu tidak jauh dari lokasi huntara tempat kita saat ini, memang tidak satu hamparan, tapi terbagi, kita sesuaikan dengan lokasi terdekat bagi desa yang terdampak. Sambil menunggu pembangunan hunian tetap, pemerintah menyiapkan DTH (Dana Hunian Tetap) senilai Rp. 500.000/ bulan selama enam bulan. Dananya sudah disiapkan, sisa menunggu rekening penerima DTH rampung agar bisa langsung disalurkan melalui rekening penerima,” terang Indah yang juga didampingi Ketua DPRD Basir, Perwira Penghubung Syafruddin, Kapolres AKBP Agung Danargito, Kadis PUPR Suaib Mansur dan Kalak BPBD Muslim Muchtar saat meninjau huntara bersama Gubernur. (Rn